DPR Dukung Potensi dan Peluang BPR Go Public

Jakarta — Potensi dan peluang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk mendapatkan pendanaan dari pasar modal melalui skema go public mulai terbuka. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia siap mendukung upaya perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Permodalan merupakan masalah utama di BPR, terutama setelah adanya persyaratan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR sesuai POJK No 5/POJK.03/2015. Menurut POJK, modal inti minimal BPR ditetapkan sebesar Rp6 miliar yang harus dipenuhi paling lambat 31 Desember 2024.

Padahal, masih banyak BPR yang memiliki modal inti di bawah Rp 6 miliar. Berdasarkan data Infobank Institute, per Januari 2022, terdapat 501 (30,7%) BPR dengan modal inti di bawah Rp 6 miliar dari total 1.631 BPR (1.467 BPR dan 164 BPRS).

Jumlah BPR terbesar dengan modal inti Rp6 miliar hingga di bawah Rp15 miliar, yaitu 727 (44,7%) BPR. Sementara itu, terdapat 307 (18,8%) BPR dengan modal inti Rp15 miliar hingga di bawah Rp50 miliar. Hanya 96 (5,9%) BPR dengan modal inti Rp50 miliar ke atas.

Banyaknya BPR dengan modal inti di bawah Rp6 miliar memerlukan perhatian khusus dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dikarenakan tidak semua pemegang saham memiliki kemampuan untuk menambah modal dengan menyetorkan modal.

Mendapatkan modal dari mitra strategis juga tidak mudah, terutama dari investor asing. Sebab, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 23, BPR hanya boleh didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI).

Hal ini berbeda dengan bank umum yang memungkinkan memperoleh pendanaan dari investor asing melalui sistem kemitraan, sesuai dengan Pasal 22 UU Perbankan.

Di sinilah muncul wacana perlunya perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, agar BPR dapat memiliki hak yang sama dengan bank umum dalam memperoleh pendanaan.

“Masalah utama BPR adalah terkait permodalan. Masih ada 501 BPR yang modalnya di bawah Rp 6 miliar. Sedangkan bisnis bank itu seperti maraton, harus nafas panjang, jangka panjang,” ujar Eko B. Supriyanto, SE, ME, Ketua Infobank Institute, dalam seminar “Potensi dan Peluang BPR Go Public dan Go Digital” yang diselenggarakan oleh The Finance dan Perbarindo serta peluncuran buku biografi “Pionir dan Bankir Teladan Wymbo Widjaksono”, di Discovery Hotel, Ancol, Jakarta, Jumat, 17 Juni 2022.

Menurut Eko, cara paling mungkin untuk menambah modal BPR saat ini adalah pemilik menyetorkan tambahan modal. Anda juga dapat mengundang mitra strategis untuk bergabung.

“Namun, cara paling keren adalah mencari pendanaan dari pasar modal, dengan cara go public,” kata Eko.

Sayangnya, regulasi tidak mengizinkan BPR melakukan penawaran umum perdana (IPO) atau go public. Peraturan ini, menurut Eko, perlu diubah, karena sudah tidak relevan lagi.

“Lagipula franchise seperti Alfamart bisa go public. Itu kan baru melihat fintech (perusahaan financial technology) semua dana asing. Nggak bisa masak BPR. Mau uangnya dibawa kabur, kan?” kata Eko.

Menurut Eko, dengan go public, kelangsungan hidup BPR akan semakin terjamin. Kinerja BPR akan lebih GCG dan transparan. Dikotomi kepemilikan asing dan non-asing sudah tidak relevan lagi saat ini.

“Untuk itu, UU Perbankan yang sudah tidak relevan lagi dengan era ini harus diubah, bersama dengan UU BI, OJK, dan LPS,” saran Eko.

Usulan Eko mendapat respon positif dari DPR. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Dr. H. Musthofa, SE, MM mendukung penuh upaya industri BPR mencari permodalan melalui skema go public.

“Kami di DPR Panja siap mendukung penuh dan mendukung penuh langkah-langkah ke arah itu, antara lain usulan amandemen UU Perbankan, UU BI, UU OJK, dan UU LPS,” kata Musthofa dalam seminar tersebut.

Menurut Musthofa, BPR selama ini dipandang sebelah mata. Padahal, fungsi dan peran BPR tidak jauh berbeda dengan bank umum, yakni sama-sama menjalankan fungsi intermediasi. BPR akan menjadi ujung tombak lembaga keuangan nasional dalam menggerakkan UMKM.

Oleh karena itu, Musthofa sangat mendukung upaya penyetaraan BPR dengan BPR, terutama dalam mencari pendanaan. “Jangan khawatir investor asing akan mengeluarkan dananya. Sekarang era boarderless, tidak ada lagi sekat antar negara,” kata Musthofa.

Bahkan, begitu antusias mendukung pengembangan BPR, Musthofa mengusulkan agar BPR diganti. “Bukan Bank Perkreditan Rakyat, tapi Bank Ekonomi Rakyat,” sarannya.

Sebagai upaya tindak lanjut wacana BPR go public, Musthofa berjanji akan membawanya ke DPR Panja. “Pekerjaan DPR adalah kolektif kolegial, harus melibatkan anggota lain, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri,” pungkasnya.

Redaktur: Darto Wiryosukarto

Leave a Reply

https://linktr.ee/slot_deposit
https://beacons.ai/mposlot_deposit
https://linklist.bio/slot_deposit
https://conecta.bio/slot-deposit
https://biolinky.co/slotdeposit
https://joy.link/slot-deposit
https://slotdeposit.start.page
https://ohmy.bio/slot-deposit