Potensi dan Peluang BPR untuk Go Public

Jakarta – Permodalan masih menjadi masalah utama di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), terutama setelah adanya ketentuan persyaratan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR sesuai POJK No. 5/POJK.03/2015. Menurut POJK, modal inti minimal BPR ditetapkan sebesar Rp6 miliar yang harus dipenuhi paling lambat 31 Desember 2024.

Padahal, masih banyak BPR yang memiliki modal inti di bawah Rp 6 miliar. Berdasarkan data Infobank Institute, per Januari 2022, terdapat 501 (30,7%) BPR dengan modal inti di bawah Rp 6 miliar dari total 1.631 BPR (1.467 BPR dan 164 BPRS). Banyaknya BPR dengan modal inti di bawah Rp6 miliar memerlukan perhatian khusus dari seluruh pemangku kepentingan.

Mendapatkan modal dari mitra strategis juga tidak mudah, terutama dari investor asing. Sebab, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 23, BPR hanya boleh didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hal ini berbeda dengan bank umum yang memungkinkan memperoleh pendanaan dari investor asing melalui sistem kemitraan, sesuai dengan Pasal 22 UU Perbankan. Dari sinilah muncul wacana perlunya perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, agar BPR dapat memiliki hak yang sama dengan bank umum dalam memperoleh pendanaan.

Tidak semua pemegang saham memiliki kemampuan untuk menambah modal dengan menyetorkan modal. Untuk itu, potensi dan peluang BPR untuk memperoleh pendanaan dari pasar modal melalui skema go public juga terbuka. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia siap mendukung upaya perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Musthofa, mendukung penuh upaya industri BPR mencari permodalan melalui skema go public. Menurutnya, BPR selama ini dipandang sebelah mata. Padahal, fungsi dan peran BPR tidak jauh berbeda dengan bank umum, yakni sama-sama menjalankan fungsi intermediasi. BPR akan menjadi ujung tombak lembaga keuangan nasional dalam menggerakkan UMKM.

“Kami di DPR Panja siap mendukung penuh dan mendukung langkah ke arah itu, antara lain usulan amandemen UU Perbankan, UU BI, UU OJK, dan UU LPS,” kata Musthofa dalam seminar “Potensi dan Peluang BPR Go Public dan Go Digital.” yang diselenggarakan oleh The Finance dan Perbarindo serta peluncuran buku biografi “The Pioneering and Exemplary Banker Wymbo Widjaksono”, di Discovery Hotel, Ancol, Jakarta, Jumat, 17 Juni 2022.

Pihaknya sangat mendukung upaya penyetaraan BPR dengan BPR, terutama dalam mencari pendanaan. Bahkan, begitu antusias mendukung pengembangan BPR, Musthofa mengusulkan agar BPR diganti. “Jangan khawatir investor asing akan mengeluarkan dananya. Sekarang era boarderless, tidak ada lagi sekat antar negara,” kata Musthofa.

Sebagai upaya tindak lanjut wacana BPR go public, pihaknya juga berjanji akan membawanya ke DPR Panja. “Pekerjaan DPR adalah kolektif kolegial, harus melibatkan anggota lain, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri,” ujarnya.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Joko Suyanto juga menyatakan, go public atau penawaran saham perdana (IPO) merupakan impian bagi industri BPR, salah satunya adalah upaya penambahan modal. Ada beberapa keuntungan jika BPR go public, antara lain mendapatkan insentif pajak, meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kesadaran pasar, menumbuhkan loyalitas karyawan, akses pendanaan baru, dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Selain keuntungan, lanjut Joko, ada juga sejumlah tantangan yang harus diperhatikan BPR saat go public, yakni delusi dan kontrol kepemilikan, transparansi dan pelaporan yang harus dilakukan secara profesional, biaya yang terkait dengan pasar modal, tekanan pasar, serta regulasi dan pemenuhannya.

“Itu tantangannya. Regulasi dan kegunaannya, ditambah lagi bagaimana kalau sekarang rumit, akan lebih rumit lagi saat kita melakukan IPO,” ujarnya.

Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Didik Madiyono mengungkapkan, BPR/BPRS memiliki berbagai peluang yang bisa dijajaki. Antara lain, pertumbuhan permintaan BPR/BPRS yang mampu menyediakan produk dan layanan perbankan berbasis digital yang inovatif dan variatif, murah, aman, dan mudah diakses di mana saja dan kapan saja dapat menjadi peluang bagi BPR/BPRS untuk mengakselerasi layanan digitalnya. transformasi.

Dalam menghadapi percepatan transformasi digital khususnya di sektor perbankan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan BPR/BPRS dalam menghadapi risiko terkait keamanan data dan perlindungan konsumen yang memadai. “Penggunaan teknologi dan penyediaan produk dan layanan perbankan berbasis digital sebenarnya memiliki sejumlah risiko keamanan seperti kebocoran data dan serangan siber, sehingga BPR/BPRS dituntut untuk dapat menyediakan sistem keamanan TI yang andal,” dia menjelaskan.

Ia juga mendorong BPR/BPRS untuk go public yang akan berdampak positif pada penguatan permodalan, peningkatan efisiensi dan profitabilitas, serta penguatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi BPR/BPRS. “Kami tentunya memotivasi BPR/BPRS untuk terus berinovasi dan bertransformasi agar dapat tumbuh berkelanjutan dan selalu menjaga kinerja keuangannya. LPS selalu hadir untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, termasuk BPR/BPRS,” jelasnya.

Hingga April 2022, dengan skema penjaminan hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, terdapat 473.896.016 rekening bank umum atau sekitar 99,93 persen dari total rekening yang dijamin penuh oleh LPS. Dan, jumlah rekening nasabah BPR/BPRS yang dijamin seluruh simpanannya per Maret 2022 adalah 99,98 persen dari total rekening atau setara dengan 14.515.423 rekening.

Sementara itu, OJK menilai BPR mampu bertahan dan terus tumbuh positif di masa pandemi dibandingkan dengan bank umum yang sempat mengalami penurunan. Direktur Penelitian dan Pengaturan BPR OJK, Ayahandayani mengatakan pertumbuhan BPR tercermin dari pertumbuhan yang signifikan dari sisi aset, kredit, dan dana pihak ketiga (DPK).

“Untuk yoy, total aset meningkat 9,15%, pertumbuhan ini cukup signifikan, total kredit juga meningkat 7,95% yoy, ini sangat bagus, kemudian dana pihak ketiga juga meningkat 10,63% yoy. Industri BPR mengalami peningkatan yang cukup baik,” kata Ayahandayani.

OJK juga telah meluncurkan roadmap pengembangan BPR/BPRS pada tahun 2021-2025 yang menghasilkan 4 visi utama, yaitu agile, adaptif, contributive, dan refilient. Selain visi, roadmap tersebut juga menghasilkan 4 pilar utama yang salah satunya adalah percepatan transformasi digital. Pada pilar ini diharapkan akan terjadi peluang transformasi digital, seperti digitalisasi kegiatan bisnis BPR, transfer dana, dan pembayaran.

“BPR harus lincah dalam arti cepat berinovasi, adaptif terhadap segala perkembangan yang ada, kontributif, dan responsif, itulah motto yang harus dicapai BPR ke depan sesuai roadmap,” jelasnya.

Pengarang : Rezkiana Nisaputra

Leave a Reply

https://linktr.ee/slot_deposit
https://beacons.ai/mposlot_deposit
https://linklist.bio/slot_deposit
https://conecta.bio/slot-deposit
https://biolinky.co/slotdeposit
https://joy.link/slot-deposit
https://slotdeposit.start.page
https://ohmy.bio/slot-deposit